Problematika Kepastian Hukum Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Author


Ridwan Kholid(1Mail), Alvira Shaputri(2), Hifdhiatullutfiatu Munaz(3), Isfahani Fadhil Rahman(4), Taufiq Alamsyah(5),
(1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia,
(2) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia,
(3) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia,
(4) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia.,
(5) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia,

Mail Corresponding Author
Article Analytic
  [File Size: 302KB]  Language: id
Available online: 2026-10-14  |  Published : 2026-10-14
Copyright (c) 2026 Alvira Shaputri
Article can trace at:

Article Metrics

Abstract Views: 16 times PDF Downloaded: 2 times

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa subordinasi hukum klausul penyelesaian sengketa dalam akad perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta mengkaji kepastian hukum bagi para pihak dalam penerapan klausul penyelesaian sengketa melalui jalun nonlitigasi. Penilitian ini menggunakan pendekatan hukun normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga pasal 55 Ayat 2 tetap berlaku dan menjadi dasar hukum kepada para pihak untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitgasi. Namun, penerapan klausul nonlitigasi masih menghadapi persoalan hukum, terutama terkait kejelasan perumusan klausul. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak.

Keywords


Perbankan Syariah, Klausul Penyelesaian Sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Nonlitigasi, Kepastian Hukum.

References


Adityanto, Ridzky. (2016). Kedudukan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Lambung Mangkurat Law Journal, 1(2), 143.

Faqih, Muhammad Abdullah. (2019). Analisis yuridis dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(7), 2.

Hasbi, Ghassan Niko, Bambang Tjatur I., dan Mulyadi. (2017). Kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap penyelesaian kasus perbankan syariah (Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012), 13(1), 146.

Hasima, Rahman. (2020). Implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. SASI, 26(3), 287.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Jurnal Crepido, 1(1), 14.

Kamal, Husni. (2019). Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Al-Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 2.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Siswanto, Anang, dan Hananto Widodo. (2016). Analisis yuridis

Sulistio, Dody. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 27.

Umam, Syafi’ul, M. Nasiruddin, dan Ulil Albab. (2021). Analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2(2), 51.

Yuniardi, Silvi. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dihubungkan dengan asas kepastian hukum (Studi kasus Putusan No. 28/PDT.G/2018/PT.BDG). Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 37–41.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.