Author
Silvia Ika Nur Wahyuni(1
), Challista Helena Fiorola Djawa Mega(2), Genzha Nurwahyu Agung(3), Milena Miranda Faria(4), Simson Efraim Here Mone(5),
(1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
(2) ,
(3) ,
(4) ,
(5) ,
Corresponding Author
| Article Analytic |
Available online: 2025-07-08 | Published : 2025-07-08
Copyright (c) 2025 Silvia Ika Nur Wahyuni
Article can trace at:
Article Metrics
Abstract Views: 69 times
PDF Downloaded: 35 times
Abstract
The increasing number of sexual violence cases in Indonesia, particularly against women and children, has become a serious issue that requires urgent and collective attention. One of the preventive measures that can be taken is through direct legal education to the community. This study focuses on a legal counseling activity concerning Sexual Violence Crime (Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS) delivered to the residents of Ampel Subdistrict, Surabaya. A structured Lesson Plan was developed as a strategic guideline to ensure that learning objectives—covering knowledge, skills, and legal values—could be achieved effectively. The material delivered in the session included the definition and legal basis of sexual violence, its forms, victims’ rights, and the physical and psychological impacts of such crimes, along with appropriate responses. The activity was conducted through several stages: an opening session, presentation of the material, an interactive discussion, and a closing statement. The participants' enthusiastic responses indicated that the legal counseling was successful in enhancing legal awareness and understanding within the community. This activity demonstrated that legal education is not merely about transferring legal norms, but also serves as a transformative social tool capable of shifting public perception regarding sexual violence and the importance of protecting victims. Therefore, implementing legal education based on a structured Lesson Plan may serve as an effective and replicable model to strengthen legal protection for women and children from acts of sexual violence.
Keywords
References
Afifah, W., & Moo, V. Y. (2023). Analisis Makna Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dilingkungan Perguruan Tinggi. Analisis Makna Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalampermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dilingkungan Perguruan Tinggi
Berliana, R., G, G. S., Suswandi, J., Safitri, W., & Marasabessy, A. R. (2023). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek. Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek.
Lathif, N., Irawan, K. K., Purwinarto, D. P., Faizah, S., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai. Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai.
Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Rizqian, I. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Shalsahbila, N. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Polresta Sidoarjo) . Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Polresta Sidoarjo).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
